1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik

Pengguna Lain adalah advokat atau masyarakat yang harus memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Pengganti KTP atau passport. Syarat aplikasi e-Berpadu adalah sebagai berikut :

1. Pengguna layanan diwajibkan memiliki email dan/atau Nomor Whatsapp
2. Email atau Nomor Whatsapp yang dicatatkan, akan digunakan oleh sistem untuk menerima notifikasi saat permohonan, maupun setelah diproses.

Mengisi formulir pelayanan.
Melakukan pendaftaran secara online eberpadu form https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/formulir_izin_besuk
Menunjukan dokumen kependudukan berupa KTP, KK, dan lain2

30 Menit

Layanan Informasi E-Berpadu Ijin Besuk tidak dikenakan biaya atau Gratis.

Informasi Mengenai Ijin Besuk e-Berpadu Mahkamah Agung Ri