• UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
• PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
• PP Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan
• PP Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
• PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
• PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
• PMK Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencarian, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT TASPEN (PERSERO) Dan PT ASABRI (PERSERO).
• PMK Nomor No. 96 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiunan, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurut Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.
• PMK Nomor 208 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah Pusat.
• PMK Nomor 211 Tahun 2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT TASPEN (PERSERO) Dan PT ASABRI (PERSERO).
• Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Ddaerah Tahun Anggaran 2016
• Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

A. USUL PETIKAN KE-II

Persyaratan :

1.Formulir permintaan petikan ke-2 SK pensiun

2.Kartu identitas pensiun (KARIP)

3.SK pensiun yang hilang/rusak

4.Pas foto

5.Asli dan surat keterangan kehilangan SK pensiun ari kepolisian

6.Identitas diri (KTP/SIM) pemohon

B.PENGAJUAN PENDAFTARAN ISTRI/SUAMI/ANAK

Persyaratan :

1.Formulir Pendaftaran Istri/Suami/Anak (A11)

2.Formulir Permintaan Kartu Penunjukan Istri (KPI) (khusus untuk TNI/Polri)

3.SK Pensiun

4.Surat Nikah Istri Pertama dan Kedua (Legalisir Lurah dan Camat)

5.Surat Cerai atau Kematian Istri Pertama di legalisir Lurah/Kepala Desa

6.Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa

7.Akte Kelahiran yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa (untuk usul penambahan anak)

8.Pas foto Suami

9.Pas foto Istri

10.Pas foto berdampingan suami dan istri

11.Identitas diri (KTP / SIM) suami istri

12.Kartu Identitas Pensiun (KARIP)

C.PERMOHONAN PINDAH KANTOR BAYAR PENSIUN/PERUBAHAN ALAMAT

Persyaratan :

1.Mengisi Formulir Mutasi;

2.Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP);

3.Asli dan Fotokopi SK Pensiun;

4.Pas foto terbaru, ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar;

5.Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;

6.Fotokopi buku rekening baru pemohon.

D.KARTU PESERTA TASPEN (KPT)

Persyaratan :

1.Surat Pengantar dari instansi;

2.Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT);

3.Fotokopi SK Capeg;

4.Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala Terakhir (KGB);

Catatan :

Dalam hal kartu Perserta Taspen hilang, maka permohonan penerbitan KPT harus

dilengkapi dengan :

1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;

2.Fotokopi SK Terakhir.

1. Booking antrian secara online di mpp.bekasikota.go.id
2. Cetak nomor antrian dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan

1 Jam

Gratis

Berupa produk layanan Klim yang dibutuhkan pemohon